HarianBorneo.com, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang selama ini belum berfungsi maksimal. Kepala DKP Kukar, Muslik, menyebutkan bahwa masih ada beberapa TPI yang dibangun namun belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
“Kita akui ada beberapa TPI yang sudah kita bangun tapi belum termanfaatkan dengan baik. Itu menjadi pekerjaan rumah kita untuk menyelesaikannya,” ujar Muslik.
Muslik menambahkan, persoalan TPI bukan semata soal ketersediaan fisik infrastruktur. Faktor pengelolaan, keterlibatan aktif kelompok nelayan, serta kemampuan manajerial juga menjadi tantangan yang harus segera dibenahi.
Untuk itu, DKP Kukar akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional seluruh TPI. “Kami ingin evaluasi dan optimalkan dulu. Jangan sampai membangun baru tapi yang lama terbengkalai,” katanya.
Selain itu, DKP Kukar berencana mengundang pihak ketiga untuk membantu pengelolaan profesional TPI, serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola melalui pelatihan manajemen dan keuangan berbasis komunitas.
“TPI harus jadi pusat aktivitas ekonomi. Kalau tidak dimanfaatkan, itu jadi pemborosan. Kami tidak ingin itu terjadi,” tegas Muslik.
Optimalisasi ini juga bertujuan memperbaiki sistem pelelangan ikan yang transparan sehingga harga hasil tangkapan nelayan lebih adil di pasar.
DKP Kukar juga mendorong penguatan koperasi nelayan agar mampu menjadi mitra aktif dalam memanfaatkan dan mengelola TPI.
“Kita akan terus dorong ini jadi prioritas, karena kalau TPI-nya hidup, perputaran ekonomi juga akan lebih lancar,” ucap Muslik.
Keberhasilan program ini diyakini akan memperkuat jaringan distribusi ikan lokal, meningkatkan daya saing sektor perikanan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir di Kukar. (VY/Adv/DiskominfoKukar)
