HarianBorneo.com, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan percepatan revitalisasi terhadap 799 Posyandu sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan dasar di desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan bahwa pembangunan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sejak 2023.
Menurut Arianto, hingga saat ini sekitar 50 hingga 60 persen dari total Posyandu sudah dibangun atau direvitalisasi. Tahun 2025 mendatang, DPMD menargetkan pembangunan tambahan sebanyak 16 unit.
“Revitalisasi ini tak hanya soal menambah jumlah, tapi bagaimana Posyandu benar-benar berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat,” kata Arianto.
DPMD menetapkan kriteria prioritas berdasarkan kepadatan penduduk dan jumlah balita serta ibu hamil yang menjadi sasaran layanan. Wilayah-wilayah dengan intensitas kunjungan tinggi menjadi fokus pembangunan.
“Kalau kita hanya mengejar angka tanpa memperhatikan kebutuhan dan efektivitas, hasilnya tidak akan maksimal,” tegasnya.
Selain pembangunan langsung oleh DPMD, beberapa Posyandu dibangun melalui inisiatif desa dan kecamatan. Meski demikian, seluruh bangunan tetap merujuk pada standar fasilitas kesehatan dari Dinas Kesehatan.
Ia juga menyoroti pentingnya peran desa dalam menyediakan lahan. Tanpa lahan yang tersedia, pembangunan tidak bisa dilakukan karena anggaran DPMD tidak mencakup pembebasan lahan.
“Kami sangat bergantung pada partisipasi desa dan masyarakat. Hibah lahan dari warga sangat membantu pelaksanaan di lapangan,” ujar Arianto.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor terus diperkuat agar seluruh Posyandu yang direncanakan dapat terealisasi dan berfungsi maksimal bagi masyarakat. (VY/Adv/DiskominfoKukar)
