DPRD Samarinda Sebut Perlunya Pendamping dalam Proses Sertifikasi Produk Halal

- Jurnalis

Sabtu, 23 Maret 2024 - 13:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim. (Foto: Ist)

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim. (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, SAMARINDA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Rohim, menyoroti pentingnya pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurutnya, bagi pelaku UMKM, proses sertifikasi produk halal menjadi hal yang vital dalam menjaga kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing.

Rohim menjelaskan bahwa kehadiran pendamping menjadi krusial karena setiap komponen produk harus memenuhi standar kehalalan,” Jadi ini memang agak ribet, ternyata memang banyak hal ya, jadi jika ada satu komponen saja yang tidak halal, tidak akan  terbit sertifikat halalnya itu,” terangnya, Rabu (20/03/2024).

Lanjut Rohim, dirinya menyebut saat ini sudah ada beberapa pendamping yang dipersiapkan dan hal tersebut tidak boleh keluar dari wewenang sesuai undang undang dan inilah yang menjadi catatan pemerintah kota.

“Jadi di undang – undang itu sudah di atur tadi ada beberapa termasuk di beberapa perguruan tinggi,” ucapnya.

Namun, Rohim juga mengakui adanya keluhan terkait intensif bagi para pendamping, terutama ketika jumlah UMKM yang memerlukan pendampingan semakin besar. Dalam perspektif perencanaan, Rohim berharap agar pada tahun 2024, Samarinda telah menjadi kota yang siap dalam produk-produk halal.

“Maka mulai sekarang mestinya sudah masif dilakukan, dan salah satu caranya adalah melalui kerja – kerja teman – teman pendamping halal tadi itu,” ujarnya.

Untuk mengatasi tantangan ini, Rohim menekankan pentingnya memperhatikan keluhan dari para pendamping, dan hal ini perlu dimasukkan dalam perancangan peraturan daerah terkait intensif bagi para pelaku pendamping halal. (MR/Adv/DPRDSamarinda)

Berita Terkait

Pemkab Kukar Fokus Tangani Stunting, Kecamatan Kota Bangun Darat Terus Percepat Program Prioritas
Guleku, Produk Gula Aren Desa Tuana Tuha Siap Masuki Pasar Ritel Modern
Pemdes Embalut Sukses Kelola Lahan Pasca Tambang Jadi Kebun Jagung yang Produktif
Pemerintah Kecamatan Kenohan Siapkan Lahan 400 Hektar untuk Pengembangan Wisata Alam
Pemdes Tuana Tuha Fokus Atasi Masalah Blank Spot Jaringan Internet
Pemdes Batuah Berkolaborasi dengan Berbagai Pihak untuk Kembangkan Pariwisata Lokal
Infrastruktur Jalan di Loa Kulu Digenjot Demi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
Pemdes Perjiwa Tingkatkan Akses Jalan Menuju Air Terjun untuk Dukung Pariwisata

Berita Terkait

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:41 WIB

Pemkab Kukar Fokus Tangani Stunting, Kecamatan Kota Bangun Darat Terus Percepat Program Prioritas

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:23 WIB

Guleku, Produk Gula Aren Desa Tuana Tuha Siap Masuki Pasar Ritel Modern

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:19 WIB

Pemdes Embalut Sukses Kelola Lahan Pasca Tambang Jadi Kebun Jagung yang Produktif

Kamis, 5 Desember 2024 - 10:37 WIB

Pemerintah Kecamatan Kenohan Siapkan Lahan 400 Hektar untuk Pengembangan Wisata Alam

Kamis, 5 Desember 2024 - 10:06 WIB

Pemdes Batuah Berkolaborasi dengan Berbagai Pihak untuk Kembangkan Pariwisata Lokal

Rabu, 4 Desember 2024 - 10:31 WIB

Infrastruktur Jalan di Loa Kulu Digenjot Demi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Rabu, 4 Desember 2024 - 10:03 WIB

Pemdes Perjiwa Tingkatkan Akses Jalan Menuju Air Terjun untuk Dukung Pariwisata

Rabu, 4 Desember 2024 - 09:57 WIB

Kelurahan Handil Baru Darat Permudah Pengurusan KIA dengan Inovasi Jemput Bola

Berita Terbaru

DKP Kukar lakukan verifikasi lapangan mengenai kasus perjualbelian bantuan kapal yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (Foto : Ist)

Dispar Kukar

Dugaan Jual-Beli Bantuan Kapal Nelayan di Kukar, DKP Turun Tangan

Kamis, 5 Des 2024 - 14:21 WIB