HarianBorneo.com, SAMARINDA – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) Walikota Kota Samarinda tahun 2023 melanjutkan agenda hearing soal Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya).
Agenda ini dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menindaklanjuti klaim sukses yang disampaikan oleh Wali Kota terhadap program tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyoroti beberapa catatan terkait kelemahan dan potensi penyalahgunaan program tersebut sebagai alat politik.
Rohim menyampaikan bahwa meskipun Program Probebaya berhasil dalam distribusi anggaran, masih ada pertanyaan apakah program ini benar-benar melibatkan masyarakat secara luas.
“Kami bertugas merivew dan mengklarifikasi apakah benar sesukses yang disampaikan oleh Pak walikota terkait dengan Probebaya, karena di lapangan, kami banyak menerima aduan-aduan masyarakat yang mengindikasikan ada masalah,” ucapnya.
Sebagai anggota Pansus LKPJ Walikota Samarinda, dirinya menanyakan beberapa persoalan yang dinilai masih belum jelas. “Jadi itu tiga isu yang saya tadi coba klarifikasi ke Bapedda soal Probebaya dan dari pemaparan Bapedda memang ada beberapa yang memang masih perlu perbaikan-perbaikan,”tambahnya.
Rohim menekankan pentingnya transparansi dan responsivitas dalam proses perbaikan program ini. Ia menyarankan pembentukan tim yang bertanggungjawab untuk mengevaluasi dan mengawasi program tersebut agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (MR/Adv/DPRDSamarinda)
