HarianBorneo.com, SAMARINDA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Laila Fatihah, memberikan pandangan kritis terhadap program unggulan Walikota Samarinda yang bertujuan menciptakan 10.000 Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) baru atau start-up.
Laila menyoroti bahwa program ini seharusnya tidak hanya berfokus pada perekrutan pelaku usaha baru tetapi juga pada keberlanjutan dan pengembangan UMKM yang sudah ada. Ia menekankan pentingnya adanya program tambahan yang mendukung wirausaha yang sudah ada agar mereka dapat berkembang secara berkesinambungan.
“Saat ini, baru sekitar 20 persen dari total 40.000 pelaku usaha yang berhasil direkrut, dan masih perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan jumlah mereka yang terdaftar secara resmi,” ucapnya.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi, menurut Laila, adalah pemahaman tentang perpajakan dan kewajiban pelaporan yang masih menjadi hambatan bagi banyak pelaku usaha. Ia menegaskan perlunya sosialisasi mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendaftaran NPWP untuk membantu pelaku UMKM memahami dan memenuhi kewajiban mereka.
Lebih lanjut, Laila juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memberikan pendampingan dan dukungan melalui regulasi yang jelas. Hal ini termasuk dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang berlangsung, yang diharapkan dapat menciptakan target konkret dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM.
Di sisi lain, Laila mengusulkan pendirian sentra UMKM di setiap kelurahan sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan distribusi hasil-hasil UMKM dan meningkatkan pemanfaatan produk-produk lokal, termasuk di sektor perhotelan, dinas, dan lembaga pemerintahan lainnya.
“Ini termasuk dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang berlangsung, yang diharapkan dapat menciptakan target konkret dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM,” ujarnya.
Di sisi lain, Laila mengusulkan pendirian sentra UMKM di setiap kelurahan sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan distribusi hasil-hasil UMKM dan meningkatkan pemanfaatan produk-produk lokal, termasuk di sektor perhotelan, dinas, dan lembaga pemerintahan lainnya.
“Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan UMKM di Samarinda dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (MR/Adv/DPRDSamarinda)
Penulis : Riduan
Editor : Fai
