HarianBorneo.com, SAMARINDA — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, angkat suara terkait maraknya penolakan penempatan tugas oleh sejumlah calon Aparatur Sipil Negara (ASN) ke wilayah terpencil, khususnya Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Menurut Ekti, fenomena ini menandakan lemahnya kesadaran sebagian ASN terhadap esensi pengabdian yang semestinya melekat dalam profesi tersebut.
“Ketika seseorang sudah diberikan penempatan lalu menolak, bisa jadi mereka punya pilihan lain yang dianggap lebih menguntungkan. Tapi ini kembali lagi ke pribadi masing-masing,” ujarnya.
Ekti menegaskan bahwa menjadi ASN bukan sekadar mencari kenyamanan atau stabilitas finansial, melainkan tentang kesiapan melayani di mana pun negara membutuhkan.
“ASN itu bukan cuma soal gaji. Ada sumpah jabatan yang harus dipegang. Intinya adalah kemauan untuk membangun, tak peduli ditempatkan di mana,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ekti menggarisbawahi pentingnya memperkuat kualitas pendidikan bagi generasi muda Mahulu. Ia menyebutkan bahwa minimnya SDM lokal menjadi faktor utama mengapa pemerintah harus merekrut ASN dari luar daerah, yang belum tentu bersedia ditempatkan di wilayah pelosok.
“Kalau SDM Mahulu sendiri siap, kita tidak perlu repot-repot mendatangkan orang dari luar. Tapi sekarang kondisinya masih belum ideal,” ucapnya.
Ekti pun mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah serius dalam mencetak tenaga kerja lokal yang mumpuni dan berkomitmen membangun kampung halamannya, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
“Harus ada terobosan. Investasi di sektor pendidikan sangat penting agar anak-anak Mahulu bisa mengisi posisi strategis di daerah mereka sendiri,” pungkasnya. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
