HarianBorneo.com, SAMARINDA – Musyawarah Perencanaan Daerah (Musrenbang) tingkat Kecamatan Samarinda Ulu tahun 2024, Selasa (7/2/2023).
Pelaksaan tersebut dilaksakan di Gedung Aula Samarinda Ulu dan dihadiri oleh ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, Perwakilan Bappeda, Camat Samarinda Ulu, Lurah, Babinsa dan Babinkamtibnas se-Kecamatan Samarinda Ulu.
Dalam Musrenbang tersebut banyak usulan mengenai pembangunan infrastruktur yang tidak dapat seluruhnya masuk dalam usulan dengan keterbatasan Anggaran.
Saat menghadiri acara tersebut Sri Puji Astuti menyampaikan “Musrembang ini menjadi wadah untuk menilai mana yang harus di prioritasnya terlebih dahulu, hasil musrembang akan kita sesuaikan dengan hasil reses aspirasi masyarakat yang baru saja kami laksanakan, mudah-mudahan dengan keterbatasan anggaran di tahun bisa terlaksana,” ucapnya.
Sri Puji mengaku dengan banyaknya usulan yang didapatkan pada saat reses sebelumnya, tidak dapat di akomodir seluruhnya, Disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah.
Dirinya membeberkan dana yang bisa digunakan tahun 2023 sejumlah Rp 2,8 triliun, namun aspirasi dari masyarakat jika ditampung seluruhnya mencapai angka Rp 10 hingga 15 Triliun.
Melihat tahun 2022 anggaran awalnya sebesar 2.4 Triliun, namun setalah mendapatkan dan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat menjadi 3.9 Triliun, Dirinya berharap hal tersebut dapat terulang kembali di tahun 2023.
Dewan Fraksi Demokrat tersebut mengharapkan pemerintah kota (Pemkot) Samarinda dalam melakukan pembangunan jangan terfokus pada infrastruktur saja, namun persoalan pemberdayaan masyarakat juga perlu diperhatikan.
“Perlu diingat juga menjadi kewajiban dalam Standar Pelayanan Minimal dan mandatori dari Undang-undang seperti masalah pendidikan dan kesehatan juga harus di usahakan,” ucapnya. (MR/Adv/DPRDSamarinda)