HarianBorneo.com, SAMARINDA – Angka perceraian di Kota Samarinda belakangan ini mengalami peningkatan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai persoalan ekonomi menjadi faktor dominan yang memicu perpecahan rumah tangga, di samping pengaruh gaya hidup dan dinamika sosial lainnya.
Menurutnya, tekanan kebutuhan hidup, maraknya praktik judi online, serta pinjaman daring menjadi pemicu utama yang menggerus keharmonisan keluarga.
“Keluarga tetap membutuhkan fondasi ekonomi yang kuat. Banyak pasangan retak karena terlilit pinjol, judi online, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.
Sri Puji juga menyoroti persoalan pengangguran yang masih tinggi, bahkan di kalangan sarjana. Kondisi ini membuat beban keluarga semakin berat.
“Bayangkan, lulusan perguruan tinggi saja banyak yang belum terserap lapangan kerja. Kalau sarjana saja sulit, bagaimana dengan masyarakat yang berpendidikan lebih rendah,” katanya.
Ia menegaskan, keberadaan lapangan pekerjaan sangat menentukan ketahanan rumah tangga. Konflik keluarga akan semakin sulit diatasi jika perekonomian rapuh.
“Masalah sosial kadang bisa dicarikan jalan keluar, tetapi kalau finansial tidak stabil, perceraian hampir tak terelakkan,” tegasnya.
Fenomena judi online dan pinjaman ilegal, lanjutnya, hanya memperburuk keadaan. Upaya memperbaiki kondisi ekonomi secara instan justru berakhir pada masalah baru.
“Orang terjerat pinjol atau judi online karena ingin cepat memperbaiki hidup, tapi cara yang ditempuh keliru,” tambahnya.
Untuk itu, Sri Puji mendorong pemerintah memperkuat program pemberdayaan ekonomi, mulai dari pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan kerja, hingga pendidikan vokasi. Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi keluarga dan pencegahan pernikahan usia anak agar ketahanan keluarga semakin kuat.
“UMKM harus diperhatikan lebih serius, begitu juga dengan sosialisasi tentang pentingnya membangun keluarga yang tangguh. Pencegahan pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah juga tidak boleh diabaikan,” terangnya.
Ia menutup dengan penekanan bahwa masalah perceraian tidak bisa dilihat semata dari sisi sosial, tetapi erat kaitannya dengan kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menekan angka perceraian di Samarinda. (RD/Adv/DPRDSamarinda)
