Keluhkan Penutupan PKL, Komisi II Gelar Rapat Dengar Pendapat

- Jurnalis

Senin, 3 Oktober 2022 - 19:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi II DPRD Samarinda mendengar masukan dari Ikatan Pedagang Tepian Mahakam, Senin (3/10/2022). (Foto: Ist)

Komisi II DPRD Samarinda mendengar masukan dari Ikatan Pedagang Tepian Mahakam, Senin (3/10/2022). (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, SAMARINDA – Sejak Senin (3/10/2022) Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tepian Mahakam, diminta tidak lagi boleh berjualan. Tertuang dalam surat edaran nomor 660/2916/012.02 yang dikeluarkan pada 19 September 2022 lalu ditanda tangani oleh Sekretaris Kota Samarinda Hero Mardanus.

Setelah adanya izin berjualan, Pemkot kembali menutup PKL sepanjang Tepian Mahakam. Dikarenakan adanya masalah parkir tepi jalan, ditambah aksi premanisme. Menanggapi hal tersebut Komisi II DPRD Samarinda, membuka rapat dengar pendapat yang menghadirkan

IPTM dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin, 3 Oktober 2022 di Kantor DPRD Samarinda.

Berdasarkan pemaparan Ikatan Pedagang Tepian Mahakam (IPTM) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin menyampaikan, Pemkot Samarinda lebih terfokus pada prakti premanisme dan juru parkir liar.

“Yang ditindak seharusnya jukir. Karena permasalahannya di jukir,” ungkapnya.

Fuad menyampaikan, Komisi II telah mendengar penjelasan dari Pemkot Samarinda dan menyimpulkan perlunya pembahasan ulang terkait kebijakan menutup Tepian Mahakam.

“Karena menurut informasi mereka (pedagang) minta diberikan ruang untuk komunikasi tapi langsung ditindak. Kami merekomendasikan untuk ini perlu adanya pemanggilan lagi,” tuturnya.

Dengan adanya rapat tersebut, Hans Meiranda Ruauw selaku ketua IPTM Samarinda, merasa bersyukur karena pihaknya dapat diterima. Pihaknya juga diperkenankan menceritakan runut kronologi terkait penutupan Tepian Mahakam itu sejak awal diizinkan berjualan.

“Terjadi perbedaan sudut pandang antara pemerintah dengan kami yang menilai kebijakan itu tidak tepat,” ungkap Hans.

Menurut Hans, penutupan ini tentu cukup berat, dikarenakan IPTM yang sebelumnya membawahi 27 lapak PKL dari 81 anggota telah melaksanakan kewajibannya. Tapi pihaknya akan menghormati prosedur yang sedang diupayakan oleh DPRD.

“Pihaknya telah berjualan sambil menjaga taman dan melarang parkir pengunjung di Tepian Mahakam,” jelasnya.

Untuk rencana mendatang, Hans mengakui belum bisa mempublikasinya.

“Upaya lanjutan itu ada, tapi belum bisa saya publikasi. Karena kami masih perlu diskusi lagi agar efektif,” tutupnya.(Im/Adv)

Berita Terkait

Pemkab Kukar Fokus Tangani Stunting, Kecamatan Kota Bangun Darat Terus Percepat Program Prioritas
Guleku, Produk Gula Aren Desa Tuana Tuha Siap Masuki Pasar Ritel Modern
Pemdes Embalut Sukses Kelola Lahan Pasca Tambang Jadi Kebun Jagung yang Produktif
Pemerintah Kecamatan Kenohan Siapkan Lahan 400 Hektar untuk Pengembangan Wisata Alam
Pemdes Tuana Tuha Fokus Atasi Masalah Blank Spot Jaringan Internet
Pemdes Batuah Berkolaborasi dengan Berbagai Pihak untuk Kembangkan Pariwisata Lokal
Infrastruktur Jalan di Loa Kulu Digenjot Demi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
Pemdes Perjiwa Tingkatkan Akses Jalan Menuju Air Terjun untuk Dukung Pariwisata

Berita Terkait

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:41 WIB

Pemkab Kukar Fokus Tangani Stunting, Kecamatan Kota Bangun Darat Terus Percepat Program Prioritas

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:23 WIB

Guleku, Produk Gula Aren Desa Tuana Tuha Siap Masuki Pasar Ritel Modern

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:19 WIB

Pemdes Embalut Sukses Kelola Lahan Pasca Tambang Jadi Kebun Jagung yang Produktif

Kamis, 5 Desember 2024 - 10:12 WIB

Pemdes Tuana Tuha Fokus Atasi Masalah Blank Spot Jaringan Internet

Kamis, 5 Desember 2024 - 10:06 WIB

Pemdes Batuah Berkolaborasi dengan Berbagai Pihak untuk Kembangkan Pariwisata Lokal

Rabu, 4 Desember 2024 - 10:31 WIB

Infrastruktur Jalan di Loa Kulu Digenjot Demi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Rabu, 4 Desember 2024 - 10:03 WIB

Pemdes Perjiwa Tingkatkan Akses Jalan Menuju Air Terjun untuk Dukung Pariwisata

Rabu, 4 Desember 2024 - 09:57 WIB

Kelurahan Handil Baru Darat Permudah Pengurusan KIA dengan Inovasi Jemput Bola

Berita Terbaru

DKP Kukar lakukan verifikasi lapangan mengenai kasus perjualbelian bantuan kapal yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (Foto : Ist)

Dispar Kukar

Dugaan Jual-Beli Bantuan Kapal Nelayan di Kukar, DKP Turun Tangan

Kamis, 5 Des 2024 - 14:21 WIB