Ketua Komisi IV Sebut Banyak Kendala Dalam Penanganan ODGJ

- Jurnalis

Senin, 15 Mei 2023 - 08:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Sri Puji Astuti. (Foto: Ist)

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Sri Puji Astuti. (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, SAMARINDA – Kasus Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tersebar di Kota Samarinda mendapat perhatian dari Ketua Komisi Iv Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Sri Puji Astuti yang mengatakan masih banyak kendala dalam penanganan ODGJ.

Menurutnya yang menjadi salah satu alasan susahnya menangani kasus ODGJ adalah rasa malu dari pihak keluarga maupun kerabat sehingga menyembunyikan bahkan mengurung ODGJ di rumah sehingga tidak bisa dilakukan penanganan oleh pihak kesehatan.

“Seperti ada anak yang memang perlu sentuhan medis tapi disimpan didalam kamar, ya mungkin karena malu atau apa, sehingga anak yang seharusnya mendapatkan bantuan medis tetapi malah disembunyikan didalam kamar,” ungkapnya.

Selain itu, ungkap Sri Puji Astuti masih ditemukan beberapa ODGJ yang tidak memiliki identitas sehingga tidak diketahui asal serta keberadaan keluarganya

“Setelah selesai masa pengobatan di Rumah Sakit Jiwa, para eks pasien ODGJ tidak memiliki tempat. Sedangkan bagi mereka yang memiliki identitas yang jelas akan dikembalikan kepada pihak keluarga,” timpal Sri Puji Astuti.

Sri Puji Astuti menghimbau agar seluruh elemen dari masyarkat hingga pemerintah agar meningkatkan kepekaan terhadap ODGJ, “Ya ketika pemerintah tidak bisa menangani, maka kepekaan sosial masyarakat yang kita butuhkan, agar mereka bisa berkatifitas seperti manusia normal pada umumnya,” tutupnyal. (MR/Adv/DPRDSamarinda)

Berita Terkait

Sani Bin Husain Apresiasi Pemkot Samarinda Soal Penerapan Parkir Elektronik
Soal Pengelolaan Sampah di Samarinda, Deni Hakim Dorong Sinergi Pemkot-Pemprov
Normalisasi Sungai dan Revitalisasi TPS Samarinda Gunakan Dana APBN dan Provinsi, Deni Hakim Beri Komentar
Perpres Pengurangan Jam Kerja P3K, Begini Kata Aris Mulyanata
Perubahan Status P3K Tak Kurangi Tenaga Kerja
Solusi Kolaboratif Diusulkan Untuk Atasi Masalah Air Keruh
Pembangunan di Samarinda Harus Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Transparansi Program MBG

Berita Terkait

Selasa, 20 Mei 2025 - 19:47 WIB

Sani Bin Husain Apresiasi Pemkot Samarinda Soal Penerapan Parkir Elektronik

Selasa, 20 Mei 2025 - 19:44 WIB

Soal Pengelolaan Sampah di Samarinda, Deni Hakim Dorong Sinergi Pemkot-Pemprov

Selasa, 20 Mei 2025 - 19:40 WIB

Normalisasi Sungai dan Revitalisasi TPS Samarinda Gunakan Dana APBN dan Provinsi, Deni Hakim Beri Komentar

Senin, 19 Mei 2025 - 15:14 WIB

Perpres Pengurangan Jam Kerja P3K, Begini Kata Aris Mulyanata

Senin, 19 Mei 2025 - 15:12 WIB

Perubahan Status P3K Tak Kurangi Tenaga Kerja

Jumat, 16 Mei 2025 - 15:24 WIB

Pembangunan di Samarinda Harus Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat

Jumat, 16 Mei 2025 - 15:15 WIB

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Transparansi Program MBG

Kamis, 15 Mei 2025 - 22:53 WIB

Samri Dorong Komunikasi Efektif Pemkot dan Masyarakat Samarinda

Berita Terbaru

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata. (Foto : RD)

Advertorial

Perpres Pengurangan Jam Kerja P3K, Begini Kata Aris Mulyanata

Senin, 19 Mei 2025 - 15:14 WIB

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata. (Foto : RD)

Advertorial

Perubahan Status P3K Tak Kurangi Tenaga Kerja

Senin, 19 Mei 2025 - 15:12 WIB