HarianBorneo.com, SAMARINDA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Khairin mengungkapkan adanya beragam masukan dari para pelaku usaha, terutama dalam sektor pariwisata, yang menyoroti kendala perizinan.
Beberapa masukan yang diterima Khairin menunjukkan bahwa banyak usaha pariwisata di Kota Samarinda beroperasi tanpa izin resmi. Contohnya adalah kasus Pesut Bentong dan usaha penyewaan Jetski di sekitar pelabuhan jembatan 1 yang belum memiliki payung hukum untuk operasionalnya.
Lanjut Khairin, dirinya menganggap potensi pariwisata ini sangat besar. Bahkan di beberapa daerah Kaltim telah menjalankan usaha pada bidang pariwisata dan mendapat respon dan hasil yang baik.
“Kita lihat balikpapan itu cukup prospektif, modalnya juga tidak terlalu besar 30-40 juta, rentalnya hanya per 20 menit, jadi ini kan potensinya besar,” ucapnya.
Khairin juga menyoroti pentingnya memberikan fasilitas yang baik kepada para pelaku usaha pariwisata. Menurutnya, tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah kota, minat untuk berusaha dalam sektor pariwisata bisa memudar.
“Kalau sudah kita berikan fasilitas yang baik kita menuntut re turn dalam bentuk PAD insyaallah juga baik, jadi berikan dulu kemudahan jika nantinya banyak yang berusaha di bidang pariwisata diberi regulasi yang baik,” ucapnya.
Menurut Khairin, pengembangan pariwisata bukan hanya berdampak pada PAD kota, tetapi juga dapat meningkatkan kebanggaan seluruh warga Samarinda. Dia berharap agar Samarinda dapat menjadi contoh yang inspiratif dalam pengembangan pariwisata, sebagaimana halnya kota-kota seperti Bandung, Yogyakarta, dan Denpasar.
“Siapa yang nyangka nntinya kita bisa menjadi seperti Bandung, Jogja bisa menjadi seperti Denpasar kita gak tau, makanya tadi sudah disebutkan secara sekilas, kita ini bisa menjadi tolak ukur yang spesifik kita maunya role modelnya seperti ini,” tutupnya. (MR/Adv/DPRDSamarinda)
