HarianBorneo.com, TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) beraksi nyata dalam mengatasi kekurangan tenaga medis di desa. Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyoroti tingginya kebutuhan tenaga medis di desa-desa yang menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Dengan keterbatasan jumlah tenaga medis di puskesmas, DPMD Kukar berinisiatif menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
Program BKKD ini diharapkan menjadi solusi cerdas dengan menyediakan insentif bagi petugas kesehatan desa yang direkrut oleh Dinkes. “Kami mengutamakan warga desa itu sendiri, mengingat luasnya wilayah Kukar yang membuat tidak praktis bagi petugas dari Tenggarong untuk bertugas di daerah terpencil,” jelas Arianto.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar tak tinggal diam, dengan mengeluarkan kebijakan rekrutmen tenaga medis dari lulusan desa setempat atau desa tetangga.
“Langkah pemkab ini diharapkan bisa membuat tenaga medis merasa lebih betah dan berkomitmen dalam bertugas di desa mereka,” ujar Arianto.
Koordinasi yang baik antara Dinkes dan desa menjadi kunci dalam pengelolaan data kebutuhan tenaga medis dan penyiapan insentif.
“Kami memanfaatkan data dari Dinkes untuk menyusun anggaran desa. Sangat penting bagi desa untuk berkoordinasi dengan puskesmas dalam upaya peningkatan layanan kesehatan di Kukar,” tegas Arianto, menekankan pentingnya sinergi untuk kemajuan layanan kesehatan.
Inisiatif DPMD Kukar ini diharapkan tidak hanya mengatasi kekurangan tenaga medis di desa, tetapi juga memperkuat peran serta masyarakat lokal. Langkah inovatif semacam ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menghadapi masalah serupa di masa depan. (AE/Adv/DPMDKukar)
