Kutai Kartanegara Perkuat Pencegahan Stunting dengan Keterlibatan Desa dan Kelurahan

- Jurnalis

Senin, 13 Mei 2024 - 11:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala DPMD Kukar, Arianto. (Foto: Ist)

Kepala DPMD Kukar, Arianto. (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, TENGGARONG – Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan stunting, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengajak partisipasi aktif dari kelurahan dan desa. Kepala DPMD Kukar, Arianto, menekankan bahwa keterlibatan langsung dari tingkat desa dan kelurahan adalah kunci dalam memerangi masalah stunting yang menjadi prioritas pemerintah daerah.

Arianto menyatakan bahwa meskipun telah terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kabupaten dan kecamatan, dukungan dan peran serta dari desa dan kelurahan tetap sangat penting. Untuk itu, kegiatan Rembuk Stunting yang diinisiasi oleh Pemkab Kukar diharapkan dapat memperkuat peran serta tersebut.

“Kami berkomitmen untuk mendukung desa dalam mengalokasikan anggaran yang efektif untuk program-program yang berdampak langsung dalam penanganan stunting,” ucap Arianto.

Sebagai Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar, Arianto juga menambahkan bahwa pemerintah desa telah diberikan alokasi dana khusus untuk pencegahan stunting. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah memasukkan anggaran khusus untuk stunting, termasuk dana pelaksanaan Rembuk Stunting.

Setelah Rembuk Stunting Kabupaten, Arianto menjamin bahwa DPMD akan terus memantau dan memastikan implementasi hasil diskusi hingga ke tingkat desa dan kelurahan. DP2KB telah menetapkan 48 lokus penurunan stunting di Kukar sebagai fokus utama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program terkait. DPMD Kukar akan memprioritaskan lokus ini dalam program kerjanya, termasuk pembangunan posyandu jika diperlukan.

“Penanganan stunting merupakan bagian dari program nasional yang juga mencakup penanggulangan kemiskinan ekstrem. Keterlibatan pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa sangatlah penting. Kami berharap pemerintah desa dapat memberikan perhatian lebih pada program penanganan stunting, terutama karena sudah ada alokasi anggaran yang wajib,” tutup Arianto. (VY/Adv/DPMDKukar)

Berita Terkait

Pemkot Diminta DPRD Samarinda Tegas Hentikan Parkir Liar di Ruang Publik
Anhar : Pejabat Tak Perlu ke Luar Negeri, Lebih Baik Utamakan Rakyat
Samri Shaputra Minta Lampu Lalu Lintas Samarinda Seberang Segera Difungsikan untuk Atasi Macet
Anhar : Rumah Sakit di Samarinda Harus Utamakan Kemanusiaan, Bukan Sekadar Bisnis
Anhar Ingatkan Pejabat Publik, Kritik Adalah Kontrol Sosial, Bukan Musuh
Bau Sampah dari Truk Resahkan Warga Gunung Mangga, DPRD Dorong Pemkot Bertindak Cepat
Novan Dorong Pemkot Samarinda Tuntaskan Pendataan Lahan untuk Normalisasi SKM
Markaca Soroti Isu Beras Oplosan, Minta Pemkot Pastikan Distribusi Aman

Berita Terkait

Kamis, 11 September 2025 - 16:53 WIB

Pemkot Diminta DPRD Samarinda Tegas Hentikan Parkir Liar di Ruang Publik

Kamis, 11 September 2025 - 16:50 WIB

Anhar : Pejabat Tak Perlu ke Luar Negeri, Lebih Baik Utamakan Rakyat

Rabu, 10 September 2025 - 14:45 WIB

Samri Shaputra Minta Lampu Lalu Lintas Samarinda Seberang Segera Difungsikan untuk Atasi Macet

Selasa, 9 September 2025 - 14:40 WIB

Anhar Ingatkan Pejabat Publik, Kritik Adalah Kontrol Sosial, Bukan Musuh

Selasa, 9 September 2025 - 14:38 WIB

Bau Sampah dari Truk Resahkan Warga Gunung Mangga, DPRD Dorong Pemkot Bertindak Cepat

Selasa, 9 September 2025 - 14:36 WIB

Novan Dorong Pemkot Samarinda Tuntaskan Pendataan Lahan untuk Normalisasi SKM

Senin, 8 September 2025 - 14:34 WIB

Markaca Soroti Isu Beras Oplosan, Minta Pemkot Pastikan Distribusi Aman

Senin, 8 September 2025 - 14:31 WIB

DPRD Samarinda Ingatkan Pentingnya Tertib Parkir dan Kebersihan di Citra Niaga

Berita Terbaru