Laila Sebut Perlunya Mengatasi Hambatan UMKM dengan Pendampingan

- Jurnalis

Senin, 18 Maret 2024 - 03:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah. (Foto: Ist)

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah. (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah, menyoroti tantangan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.

“Izin usaha, sertifikat halal, dan pajak menjadi hambatan, serta memicu harapan terhadap bantuan pemerintah atau sektor swasta yang terkait,” ucap Laila, pada Jum’at (15/3/2024).

Menyadari kompleksitas hambatan ini, Laila menegaskan pentingnya pendampingan dalam perizinan, perpajakan, dan pengembangan usaha. Salah satu solusi yang diusulkan adalah memanfaatkan platform digital, seperti e-katalog, untuk memfasilitasi pemasaran online bagi UMKM.

“Kemudian strategi lain yang dapat diusulkan adalah mengikuti event pemerintah atau swasta untuk mempromosikan produk dan memperoleh masukan dari masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Samarinda, Muslimin, menawarkan dukungan nyata dengan menyediakan tempat berjualan di Alun-Alun Samarinda.

“Meski pembangunan Alun-Alun belum selesai sepenuhnya, nantinya  kita akan lakukan pengoptimalan kawasan tersebut sebagai ruang publik nyaman untuk pelaku UMKM,”ujarnya .

Dengan visi untuk menjadikan Alun-Alun Samarinda sebagai pusat kuliner dan kebudayaan, Laila berharap fasilitas ini tidak hanya mendukung perkembangan usaha UMKM, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. (MR/Adv/DPRDSamarinda)

Berita Terkait

Sani Bin Husain Apresiasi Pemkot Samarinda Soal Penerapan Parkir Elektronik
Soal Pengelolaan Sampah di Samarinda, Deni Hakim Dorong Sinergi Pemkot-Pemprov
Normalisasi Sungai dan Revitalisasi TPS Samarinda Gunakan Dana APBN dan Provinsi, Deni Hakim Beri Komentar
Perpres Pengurangan Jam Kerja P3K, Begini Kata Aris Mulyanata
Perubahan Status P3K Tak Kurangi Tenaga Kerja
Solusi Kolaboratif Diusulkan Untuk Atasi Masalah Air Keruh
Pembangunan di Samarinda Harus Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Transparansi Program MBG

Berita Terkait

Selasa, 20 Mei 2025 - 19:47 WIB

Sani Bin Husain Apresiasi Pemkot Samarinda Soal Penerapan Parkir Elektronik

Selasa, 20 Mei 2025 - 19:44 WIB

Soal Pengelolaan Sampah di Samarinda, Deni Hakim Dorong Sinergi Pemkot-Pemprov

Selasa, 20 Mei 2025 - 19:40 WIB

Normalisasi Sungai dan Revitalisasi TPS Samarinda Gunakan Dana APBN dan Provinsi, Deni Hakim Beri Komentar

Senin, 19 Mei 2025 - 15:14 WIB

Perpres Pengurangan Jam Kerja P3K, Begini Kata Aris Mulyanata

Senin, 19 Mei 2025 - 15:12 WIB

Perubahan Status P3K Tak Kurangi Tenaga Kerja

Jumat, 16 Mei 2025 - 15:24 WIB

Pembangunan di Samarinda Harus Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat

Jumat, 16 Mei 2025 - 15:15 WIB

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Transparansi Program MBG

Kamis, 15 Mei 2025 - 22:53 WIB

Samri Dorong Komunikasi Efektif Pemkot dan Masyarakat Samarinda

Berita Terbaru

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata. (Foto : RD)

Advertorial

Perpres Pengurangan Jam Kerja P3K, Begini Kata Aris Mulyanata

Senin, 19 Mei 2025 - 15:14 WIB

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata. (Foto : RD)

Advertorial

Perubahan Status P3K Tak Kurangi Tenaga Kerja

Senin, 19 Mei 2025 - 15:12 WIB