HarianBorneo.com, SAMARINDA – Usai menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) bernomor B/185/M.SM.02.03/2022, maka seluruh daerah diminta menyesuaian dengan aturan tersebut. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih ada ribuan honorer yang bekerja di lingkup Pemkot Samarinda.
Namun setiap tahunnya selalu ada pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Persoalan inilah yang menjadi catatan bagi Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Maswedi.
Ia meminta agar Pemkot Samarinda bisa memprioritaskan kesejahteraan guru. Sebab diketahui selama ini masih banyak guru yang masih berstatus tenaga lepas di sekolah.
“Padahal ada yang sudah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga pendidik, tapi belum mendapatkan kejelasan status kedepannya. Sehingga kita perlu memprioritaskannya, dengan pengangkatan PNS dan P3K yang rutin setiap tahunnya,” tutur Maswedi.
Politisi NasDem ini mengakui tenaga pendidikan juga memiliki beban kerja yang tidak ringan. Namun secara materi tidak sebanding dengan apa yang mereka dapat. Tak heran dari Komisi IV pun meminta agar Pemkot Samarinda lebih memprioritaskan kebutuhan pengangkatan guru.
“Kalau melihat kondisi guru saat ini, jujur saja kita semua prihatin. Karena jumlahnya sangat banyak tapi anggarannya masih sangat minim,” jelasnya.
Terlebih belum lama ini Pemkot Samarinda memang ada melakukan penyesuaian terhadap insentif guru. Sehingga hal ini juga menjadi perhatian bagi Komisi IV, agar tahun depan bisa mengangkat PNS dan PPPK sesuai dengan kebutuhan di Samarinda.
“Karena itu saya cukup prihatin dengan kondisinya saat ini, sehingga kita sama-sama berharap agar ada peningkatan kesejahteraan guru,” demikian Maswedi.(Im/Adv)
