HarianBorneo.com, SAMARINDA – Tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Samarinda masih tergolong rendah, sehingga menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan aktif struktur masyarakat di tingkat akar rumput, seperti RT, dasawisma, dan PKK.
Sejak diluncurkan pada 15 April 2025, program yang merupakan bagian dari inisiatif pemerintah pusat ini baru diikuti sekitar 774 warga, angka yang masih jauh dari target 10 persen dari jumlah penduduk Samarinda.
Menurut Novan, masalah utama bukan terletak pada kesiapan fasilitas atau tenaga medis, melainkan pada kurangnya penyebaran informasi di masyarakat, khususnya terkait mekanisme pendaftaran daring serta pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini.
“Peran RT, PKK, dan dasawisma sangat krusial sebagai penyambung informasi antara pemerintah dan warga. Mereka bisa menjadi ujung tombak dalam mengedukasi dan mengajak warga memanfaatkan layanan ini,” ujarnya.
Novan berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah dan unsur masyarakat dapat meningkatkan kesadaran warga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Terlebih, layanan ini tersedia secara gratis di 26 puskesmas tanpa syarat domisili.
“Jangan tunggu sampai sakit. Justru layanan ini bertujuan untuk mendeteksi potensi penyakit sejak dini. Sayang sekali jika fasilitas seperti ini tidak digunakan secara maksimal,” pungkasnya. (RD/Adv/DPRDSamarinda)
