HarianBorneo.com, SAMARINDA – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyoroti tantangan yang dihadapi Kota Samarinda dalam hal ketersediaan badan sertifikasi lokal.
Sri Puji Astuti menekankan bahwa keterbatasan badan sertifikasi lokal telah menyulitkan banyak pemuda di Kalimantan Timur, yang terpaksa mencari sertifikasi di luar daerah, “Kita kendalanya tidak punya badan sertifikasi daerah, kita punya sekolah pelayaran tetapi pengambilan sertifikasinya itu ada di Sulawesi atau Jawa,”bebernya.
Selain itu, biaya sertifikasi yang tinggi juga menjadi hambatan bagi masyarakat Samarinda. Dalam respons terhadap tantangan ini, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Samarinda telah menyelenggarakan pelatihan kerja, meskipun masih terbatas dalam kapasitasnya.
“Meskipun hanya 30 sampai 80 persen peserta yang diterima setiap semesternya, bukan hanya mahasiswa tetapi juga anak anak yang duduk dibangku SMA SMK bisa mendaftar,” jelasnya.
Dengan posisi Kota Samarinda sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), upaya untuk meningkatkan ketersediaan badan sertifikasi lokal tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga keharusan untuk mempersiapkan sumber daya manusia lokal yang berkualitas,
“Apalagi kita daerah penyangga IKN, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan baik,” tegasnya. (MR/Adv/DPRDSamarinda)
