HarianBorneo.com, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menekankan pentingnya percepatan pendataan lahan di sepanjang bantaran Sungai Karang Mumus (SKM).
Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) tidak menunda proses tersebut agar program normalisasi sungai berjalan sesuai harapan.
Novan menilai, pendataan yang detail dan akurat akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan, terutama terkait kepemilikan lahan warga.
Ia menegaskan, kejelasan status tanah sangat penting agar pembebasan lahan sesuai regulasi dan tidak memunculkan masalah baru di lapangan.
“Pemerintah harus bisa memastikan mana tanah yang benar-benar milik warga, mana yang tidak. Itu jadi pedoman utama sebelum ada langkah pembebasan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa data yang valid akan membantu Pemkot menyusun kebutuhan anggaran secara lebih realistis.
Mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas, kata dia, perencanaan yang matang akan mencegah penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
“Dengan data yang lengkap, Pemkot bisa menghitung kebutuhan biaya secara lebih efisien, apalagi dukungan dari pemerintah pusat juga perlu disesuaikan,” tambahnya.
Novan juga mengingatkan agar normalisasi SKM tidak sekadar dipandang dari sisi relokasi warga. Lebih dari itu, tujuan utama harus mengembalikan fungsi sungai agar dapat memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Kami berharap, setelah normalisasi tuntas, SKM kembali menjadi sungai yang bersih dan berfungsi baik, bukan lagi sekadar saluran pembuangan yang memicu banjir,” pungkasnya. (RD/Adv/DPRDSamarinda)
