Paripurna LKPJ Walikota, Subandi Harap Pemkot Minimkan Kebocoran PAD

- Jurnalis

Jumat, 28 April 2023 - 09:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasan Rapat Paripurna Penyampaian Kerja Pansus LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2022. (Foto: Ist)

Suasan Rapat Paripurna Penyampaian Kerja Pansus LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2022. (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Subandi menyebutkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2023 terdapat banyak masukan maupun rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRR Kota Samarinda.

Hal tersebut disampaikan saat usai paripurna penyampaian hasil kerja panitia khusus LKPJ Walikota Samarinda terhadap penyelenggaran pemerintah daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran Tahun 2023, Jum’at 28 April 2023.

“Tapi diantara yang banyak itu salah satunya justru bpk (Badan Kehormatan,red) mengharapkan Pemkot Samarinda dalam menggali potensi PAD dalam memungut retribusi jangan lagi dilakukan secara manual,”ungakap Subandi.

“Jadi seperti alat seperti tapping box yang selama ini sudah pernah dijalankan tapi termasuk tidak berjalan, dengan alasan tapping box rusak, nah ini harus ada solusi, ada isitilah sepandai pandainya tupai melompat pasti akan jatuh, selama ini argumentasi pemkot alat tapping box itu rusak,” timpalnya.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar Pendapatan Asli Daerah dapat naik secara signifikan dan tidak mengalami kebocoran, sebab ungkapnya, beberapa Kota besar yang telah melakukan hal tersebut terbukti maksimal sehingga grafik Pendapatan Asli Daerah naik secara signifikan.

Selain itu, Subandi menuturkan bahwa juga terdapat masukan terkait retrisbusi Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang setelah dilakukan analisa lapangan, di Kota Samarinda masih banyak ditemukan tanah Kavling yang status PBB nya masih menggunakan yang lama.

“Sementara sekarang sudah jadi rumah, puluhan tahun, katakan sudah tahunan dan sudah lama itu belum ada penyesuaian” ungkapnya.

Politisi Partai Keadialan Sejahtera itu meminta Pemerintah Kota harus bekerja dengan jeli dan segera melakukan penyesuaian terhadap status PBB di wilayah Kota Samarinda, sehingga dapat menyumbangka Pendapatan Asli Daerah yang sangat besar. (MR/Adv/DPRDSamarinda)

Berita Terkait

Pemkab Kukar Fokus Tangani Stunting, Kecamatan Kota Bangun Darat Terus Percepat Program Prioritas
Guleku, Produk Gula Aren Desa Tuana Tuha Siap Masuki Pasar Ritel Modern
Pemdes Embalut Sukses Kelola Lahan Pasca Tambang Jadi Kebun Jagung yang Produktif
Pemerintah Kecamatan Kenohan Siapkan Lahan 400 Hektar untuk Pengembangan Wisata Alam
Pemdes Tuana Tuha Fokus Atasi Masalah Blank Spot Jaringan Internet
Pemdes Batuah Berkolaborasi dengan Berbagai Pihak untuk Kembangkan Pariwisata Lokal
Infrastruktur Jalan di Loa Kulu Digenjot Demi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
Pemdes Perjiwa Tingkatkan Akses Jalan Menuju Air Terjun untuk Dukung Pariwisata

Berita Terkait

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:41 WIB

Pemkab Kukar Fokus Tangani Stunting, Kecamatan Kota Bangun Darat Terus Percepat Program Prioritas

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:23 WIB

Guleku, Produk Gula Aren Desa Tuana Tuha Siap Masuki Pasar Ritel Modern

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:19 WIB

Pemdes Embalut Sukses Kelola Lahan Pasca Tambang Jadi Kebun Jagung yang Produktif

Kamis, 5 Desember 2024 - 10:12 WIB

Pemdes Tuana Tuha Fokus Atasi Masalah Blank Spot Jaringan Internet

Kamis, 5 Desember 2024 - 10:06 WIB

Pemdes Batuah Berkolaborasi dengan Berbagai Pihak untuk Kembangkan Pariwisata Lokal

Rabu, 4 Desember 2024 - 10:31 WIB

Infrastruktur Jalan di Loa Kulu Digenjot Demi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Rabu, 4 Desember 2024 - 10:03 WIB

Pemdes Perjiwa Tingkatkan Akses Jalan Menuju Air Terjun untuk Dukung Pariwisata

Rabu, 4 Desember 2024 - 09:57 WIB

Kelurahan Handil Baru Darat Permudah Pengurusan KIA dengan Inovasi Jemput Bola

Berita Terbaru

DKP Kukar lakukan verifikasi lapangan mengenai kasus perjualbelian bantuan kapal yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (Foto : Ist)

Dispar Kukar

Dugaan Jual-Beli Bantuan Kapal Nelayan di Kukar, DKP Turun Tangan

Kamis, 5 Des 2024 - 14:21 WIB