HarianBorneo.com, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menanggapi kebijakan pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 81,38 triliun yang berimbas pada berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, kebijakan nasional ini membawa dampak luas, tidak hanya bagi sektor infrastruktur dan pekerjaan umum, tetapi juga sektor lainnya.
“Ini merupakan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan di Kementerian PU, tetapi juga hampir di semua sektor,” terangnya.
Pria yang akrab disapa Rohim ini, menekankan pentingnya mencermati dampak pemangkasan anggaran ini, terutama terhadap proyek pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.
Dirinya berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dapat terus menjalin komunikasi terkait sumber pembiayaan pembangunan agar rencana yang telah dibuat tetap dapat berjalan.
“Pemkot Samarinda harus aktif berkoordinasi dalam mencari sumber pembiayaan yang tersedia, sehingga dapat menentukan prioritas pembangunan yang paling mendesak,” jelas Rohim.
Lebih lanjut kata Rohim, menegaskan bahwa pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah infrastruktur pengendalian banjir, mengingat masalah tersebut masih menjadi tantangan besar di Samarinda.
Terkait kemungkinan adanya proyek infrastruktur yang mangkrak akibat pemangkasan anggaran, Abdul Rohim mengaku masih perlu melakukan analisis lebih lanjut. Namun, ia menyoroti bahwa sebagian besar proyek saat ini masih bergantung pada APBD dan dana bagi hasil.
“Saya belum menganalisis dampaknya secara menyeluruh, tetapi melihat kondisi saat ini, sebagian besar proyek memang menggunakan APBD dan dana bagi hasil,” tandasnya. (RD/Adv/DPRDSamarinda)
