HarianBorneo.com, SAMARINDA – Panitia Khusus Laporan Pertanggung Jawaban (Pansus LKPJ) Walikota Tahun 2023 telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek pembangunan di Kota Samarinda, termasuk mega proyek Teras Samarinda.
Anggota Pansus LKPJ Walikota, Abdul Rohim mengungkapkan bahwa progres pembangunan Teras Samarinda masih menunggu beberapa bahan yang harus diimpor dari luar negeri.
“Kalau liat progres pekerja juga pada belum datang kita kawatir juga akan molor lagi, dari sidak ini banyak catatan catatan yang akan di diskusikan di internal pansus untuk merespon LKPjnya Walikota,” ungkap Rohim pada Kamis (25/4/2024).
Rohim juga menyoroti penggunaan bahan impor seperti membran dari Swedia dan peralatan penerangan dari China, yang menimbulkan pertanyaan mengapa tidak menggunakan produk lokal untuk menghindari risiko keterlambatan dan masalah potensial.
“Kenapa ga dari sini yang tidak beresiko tertunda yang tidak beresiko kalau ada trouble tidak perlu balik lagi untuk di complain,” tanyanya.
Lebih lanjut, Rohim menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) harus bertanggung jawab atas keterlambatan pengerjaan proyek tersebut dan mengambil tindakan terhadap kontraktor yang terlibat.
“Kita akan tegur dan di LKPj nanti akan kita sampaikan, mestinya kita tegur pemkot, pemkot yang mengambil tindakan ke kontrakantor,” tegasnya.
“Logikanya dia mestinya yang menganti kontraktornya karna terlambat, karna yang kami marahin pemkotnya ga mungkin kami marahin kontraktornya kan,” sambung Rohim.
Kritik terhadap keterlambatan pembangunan Teras Samarinda menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya pada komitmen sebelumnya untuk menyelesaikan proyek tanpa perpanjangan waktu, serta potensi gangguan terhadap aspek-aspek lain di Kota Samarinda. (MR/Adv/DPRDSamarinda)
