Penegakkan Aturan di Tepian Maham, Novan Minta OPD Bekerja Maksimal

- Jurnalis

Rabu, 5 Oktober 2022 - 22:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPRD Samarinda Muhammad Novan Syahronni Pasie. (Foto: Ist)

Anggota Komisi III DPRD Samarinda Muhammad Novan Syahronni Pasie. (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, SAMARINDA – Mulai hari Senin (3/10/2022) Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tepian Mahakam, diminta tidak lagi berjualan. Hal ini ditegaskan dalam surat edaran nomor 660/2916/012.02 yang dikeluarkan pada 19 September 2022 dan ditanda tangani oleh Sekretaris Kota Samarinda Hero Mardanus.

Pemberlakuan edaran tersebut turut berdampak pada 27 PKL yang selama ini berada di bawah naungan Pemkot Samarinda, yaitu Ikatan Pedagang Pedagang Tepian (IPTM).

Meski ke 27 PKL tersebut sudah menaati aturan yang berlaku, selain berjualan mereka juga menjaga kebersihan dan tata tertib parkir para pengunjung.

Permasalahan ini mendapat sorotan Anggota Komisi III DPRD Samarinda Muhammad Novan Syahronni Pasie. Ia meyakini, 27 pedagang yang selama ini diatur ketat oleh pemerintah, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Mulai dari penataan lapak hingga jam operasionalnya, kecuali pedagang liar yang membuka lapak di atas pukul 21.30 Wita, yang sudah jelas melanggar aturan.

“Yang menimbulkan parkir liar itu dari pedangan ilegal. Kalau 27 PKL binaan mereka taat aturan, mereka disuruh tutup, sampai sekarang tidak ada yang berani buka,” ujar Novan.

Selebihnya, ia meminta Pemkot khusunya OPD terkait yakni Satpol PP lebih optimal dalam menegakan aturan agar tepat sasaran, bukannya 27 PKL binaan yang ikut jadi targetnya. Menurutnya saat ini pemerintah tidak bisa lagi mengatakan kekurangan anggaran atau personel untuk menjaga Tepian Mahakam.

“Mau sampai kapan hal ini dibiarkan, kalau memang aturannya kurang jelas mari kita revisi bersama-sama. Sedangkan masalah kekurangan anggaran itu sudah alasan klasik,” tegasnya.

Menurutnya rencana Pemkot untuk menjadikan Tepian Mahakam sebagai kawasan RTH sudah benar. Sebab ia mengetahui informasi adanya rencana Pemkot Samarinda untuk menata kembali ikon Samarinda itu menjadi beberapa zona sesuai dengan tata kelola lingkungan.

“Penertiban bukan tanpa solusi. Selain itu, yang dijadikan wilayah RTH itu dari Jembatan Mahakam  sampai ke dekat Pelabuhan,” jelas Novan.

Ia pun meminta kepada beberapa PKL agar jangan salah tanggap terhapad pemberlakuan aturan dari pemerintah. Sedangkan di lain sisi Politikus Partai Golkar ini mengharapkan Pemkot Samarinda segera mengambil kebijakan untuk PKL dibawah binaan yang sudah tertib aturan selama ini,” tutup Novan.(Im/Adv)

Berita Terkait

Pemkab Kukar Fokus Tangani Stunting, Kecamatan Kota Bangun Darat Terus Percepat Program Prioritas
Guleku, Produk Gula Aren Desa Tuana Tuha Siap Masuki Pasar Ritel Modern
Pemdes Embalut Sukses Kelola Lahan Pasca Tambang Jadi Kebun Jagung yang Produktif
Pemerintah Kecamatan Kenohan Siapkan Lahan 400 Hektar untuk Pengembangan Wisata Alam
Pemdes Tuana Tuha Fokus Atasi Masalah Blank Spot Jaringan Internet
Pemdes Batuah Berkolaborasi dengan Berbagai Pihak untuk Kembangkan Pariwisata Lokal
Infrastruktur Jalan di Loa Kulu Digenjot Demi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
Pemdes Perjiwa Tingkatkan Akses Jalan Menuju Air Terjun untuk Dukung Pariwisata

Berita Terkait

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:41 WIB

Pemkab Kukar Fokus Tangani Stunting, Kecamatan Kota Bangun Darat Terus Percepat Program Prioritas

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:23 WIB

Guleku, Produk Gula Aren Desa Tuana Tuha Siap Masuki Pasar Ritel Modern

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:19 WIB

Pemdes Embalut Sukses Kelola Lahan Pasca Tambang Jadi Kebun Jagung yang Produktif

Kamis, 5 Desember 2024 - 10:12 WIB

Pemdes Tuana Tuha Fokus Atasi Masalah Blank Spot Jaringan Internet

Kamis, 5 Desember 2024 - 10:06 WIB

Pemdes Batuah Berkolaborasi dengan Berbagai Pihak untuk Kembangkan Pariwisata Lokal

Rabu, 4 Desember 2024 - 10:31 WIB

Infrastruktur Jalan di Loa Kulu Digenjot Demi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Rabu, 4 Desember 2024 - 10:03 WIB

Pemdes Perjiwa Tingkatkan Akses Jalan Menuju Air Terjun untuk Dukung Pariwisata

Rabu, 4 Desember 2024 - 09:57 WIB

Kelurahan Handil Baru Darat Permudah Pengurusan KIA dengan Inovasi Jemput Bola

Berita Terbaru

DKP Kukar lakukan verifikasi lapangan mengenai kasus perjualbelian bantuan kapal yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (Foto : Ist)

Dispar Kukar

Dugaan Jual-Beli Bantuan Kapal Nelayan di Kukar, DKP Turun Tangan

Kamis, 5 Des 2024 - 14:21 WIB