HarianBorneo.com, TENGGARONG – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Embalut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek birokrasi yang dinilai terlalu panjang dan berbelit. Hal ini menjadi penghambat utama dalam pengembangan usaha desa.
Kepala Desa Embalut, Yahya, menyampaikan bahwa beberapa program BUMDes yang sudah dirancang masih terhambat akibat prosedur administrasi di tingkat kabupaten yang cukup rumit. Salah satu contoh konkret adalah pengadaan dispenser untuk Pertades yang sampai saat ini belum terealisasi. “Proses perizinan yang berlarut-larut menyebabkan program ini belum berjalan, bahkan ada kekhawatiran terkait penggunaan anggarannya,” ujarnya.
Tak hanya itu, program budidaya ikan dalam keramba yang berpotensi memberikan keuntungan hingga Rp20 juta hingga Rp30 juta per bulan juga belum mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah kecamatan. Padahal, usaha ini dinilai bisa menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi desa.
Yahya menekankan bahwa jika birokrasi bisa lebih sederhana dan mendukung pengembangan usaha produktif, BUMDes dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Seharusnya dana desa bisa lebih banyak dialokasikan untuk usaha produktif, bukan hanya untuk belanja rutin yang kurang berdampak jangka panjang,” katanya.
Ia berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah agar BUMDes bisa beroperasi dengan lebih optimal dan benar-benar menjadi instrumen ekonomi bagi masyarakat desa. “Kami ingin BUMDes bukan hanya sekadar nama, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi warga,” tuturnya.
Yahya pun berencana mengajukan laporan resmi kepada pemerintah kabupaten untuk memastikan bahwa hambatan yang ada dapat segera diatasi. “Kami ingin desa ini mandiri secara ekonomi, dan salah satu jalannya adalah dengan mengelola BUMDes secara profesional,” tandasnya. (VY/Adv/DiskominfoKukar)
