HarianBorneo.com, SAMARINDA – Wakil Ketua Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain mengaku tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah pusat yang menghapus tenaga honorer.
Pasalnya, hal itu dinilai akan menimbulkan masalah baru karena ada banyak masyarakat yang berharap dengan status kerja honorer tersebut. Sehingga Sani mengusulkan untuk meningkatkan status para tenaga kerja.
“Kalau memang itu dihapus, lebih baik naikan status mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ungkapnya, Kamis (9/11/2023).
Sebab, peningkatan status tersebut justru dinilai akan memecahkan masalah terhadap kebijakan penghapusan honorer dan diganti dengan status tenaga kerja yang lebih menjanjikan.
“Pemerintah harus cari solusi atas persoalan ini, kalau mereka dinailan sebagau PPPK itu sangat baik untuk kesejahteraan mereka,” bebernya.
Legislator PKS itu juga, menekankan untuk pemerintah pusat dapat menambah kuota penerimaan PPPK sebagai wujud penghargaan kepada mereka, terutama mereka yang sudah lama dirasakan kebermanfaatannya.
“Kasihan mereka karena mereka sudah membantu kita sekian lama tapi kita tidak menghargai. kalau bisa mereka diangkat agar kesejahteraan mereka bertambah.” pungkasnya. (FI/Adv/DPRDSamarinda)
