HarianBorneo.com, SAMARINDA – Pertamini, meskipun terlihat sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat, menjadi sorotan di Kota Samarinda. Mesin-mesin pengisian BBM swadaya yang tersebar di berbagai sudut kota dan pemukiman, menimbulkan kekhawatiran akan keamanan,
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Joha Fajal, menegaskan pentingnya peran Pertamina dalam menertibkan pertamini ilegal yang semakin merajalela di berbagai sudut kota dan pemukiman.
“Kami minta Pertamina segera turun tangan dan menertibkan Pertamini ilegal ini. Jangan sampai ada korban jiwa lagi,” katanya.
Fajal mengakui bahwa keberadaan Pertamina telah memudahkan akses masyarakat terutama di daerah terpencil untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Namun, ia juga menyoroti kekhawatiran terhadap keamanan dan potensi pelanggaran hukum yang muncul akibat maraknya pertamini ilegal.
Menurutnya, meskipun masyarakat mendapat manfaat dari pertamini dalam menghindari antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), namun keberadaannya juga menimbulkan kerugian bagi sebagian pihak karena harga Pertalite di pertamini lebih tinggi dibandingkan di SPBU.
“Masyarakat menjual BBM, tapi Pertamini ini dianggap ilegal dan tidak memiliki izin resmi,” ungkapnya.
“Di satu sisi, masyarakat terbantu karena dapat menghindari antrean panjang di SPBU. Tapi di sisi lain, ada yang merasa dirugikan karena harga Pertalite mencapai Rp12 ribu per liter, sementara di SPBU hanya Rp 10 ribu per liter,” timpal Joha.
Selain itu, Fajal juga menggarisbawahi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pertamini, yang sering kali menjadi sumber kebakaran di beberapa wilayah termasuk Samarinda. Ia menyoroti beberapa kejadian tragis di mana mesin pertamini meledak dan menyebabkan korban jiwa, hal ini menjadi sorotan utama yang harus mendapat perhatian serius. (MR/Adv/DPRDSamarinda)
