HarianBorneo.com, TENGGARONG — Pembangunan jalan poros di kawasan hulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tetap menjadi prioritas meski pemerintah pusat tidak menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah daerah menegaskan bahwa proyek tetap dilanjutkan demi mendukung konektivitas antarwilayah dan menjamin distribusi logistik yang lancar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, mengatakan bahwa anggaran pembangunan senilai hampir Rp50 miliar seluruhnya ditanggung APBD Kukar. “Meski DAK-nya dipotong sepenuhnya, proyek tetap lanjut dengan dukungan penuh dari APBD,” katanya.
Proyek yang telah berjalan sejak tahun 2022 ini menghubungkan sejumlah kecamatan di pedalaman Kukar yang bergantung pada akses jalan tersebut untuk aktivitas ekonomi. Wiyono menjelaskan bahwa jalur ini berperan penting dalam menstabilkan harga bahan pokok dan mengurangi biaya logistik.
“Kalau jalan ini sampai terputus, dampaknya terhadap inflasi di wilayah itu pasti akan sangat tinggi,” ujarnya.
Dengan terus berjalannya pembangunan, waktu tempuh antarwilayah dapat dipangkas, dan akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan juga akan menjadi lebih mudah.
Pemerintah juga berharap pembangunan jalan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pedalaman, yang selama ini kurang tersentuh pembangunan infrastruktur secara merata. Proyek ini sekaligus menjadi bukti bahwa Pemkab Kukar tetap menjalankan program prioritas meski tanpa dukungan dari pusat.
Wiyono menambahkan bahwa pihaknya terus memantau progres proyek dan memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana. Fokus utama Pemkab saat ini adalah menyelesaikan proyek sesuai jadwal tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan.
Dengan adanya komitmen ini, Pemkab Kukar berharap bisa menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah dan memperkuat konektivitas antarwilayah sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi daerah. (VY/Adv/DiskominfoKukar)
