Sering Tak Tepat Sasaran, Kenaikan BBM Dikritisi Dewan

- Jurnalis

Selasa, 6 September 2022 - 14:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda Sani Bin Husain. (Foto: Ist)

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda Sani Bin Husain. (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, SAMARINDA – Sejak 3 September pemerintah pusat resmi menaikkan BBM subsidi maupun non subsidi. Pasalnya menjelang akhir tahun, tingkat konsumi BBM pun meningkat, sehingga negara juga perlu menambah anggaran dari yang awalnya Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

Lantaran ingin membatasi lajunya penggunaan BBM, pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM yang kini menjadi masalah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Padahal Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda Sani Bin Husain mengakui selama ini 70 persen BBM subsidi selama ini dinikmati oleh kalangan warga yang mampu secara finansial.

“Sehingga tidak seharusnya pemerintah menambah beban lagi ke masyarakat bawah,” tegasnya.

Diketahui saat ini harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Baca Juga :  Inisiatif Peternakan Ayam Omega 3 Probiotik di Loa Duri Ilir, Penguatan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Desa

Kenaikan BBM saat ini jelas  berimbas pada kenaikan harga bahan pokok dan daya beli masyatakat. Lantaran harga komoditas ikut naik.

“Karena biaya akomodasi dan transportasi ikut naik. Akhirnya terbebani justru masyarakat lagi,” tuturnya.

Jika daya beli masyarakat, akhirnya memicu adanya inflasi yang akan lebih berdampak buruk, pada perputaran ekonomi masyarakat. Sebab ia diperkirakan saat ini inflasi mencapai 0.97%, jika terus terjadi justru semakin menurunkan daya beli masyarakat.

Saat ini pemerintah pusat berencana menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga. Selain itu Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta. Pemerintah juga memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum yaitu sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan.

Baca Juga :  Rangkaian HKG PKK ke-51 di Kukar, Pameran UP2K Tampilkan Produk Unggulan dari 10 Kabupaten/Kota

Atas hal ini, Sani kembali mempertanyakan apakah data penerima di derah dan di pusat sudah singkron serta bagaimana mekanisme masyarakat yg masuk kretria penerima bansos tapi tidak dapat. Terjadinya salah sasaran masih bisa terjadi dalam pemberian BLT serta Bansos tersebut menjadi sarana dan rawan penyelewengan (korupsi).

“Ini perlu dibuktikan apakah kebijakan ini untuk rakyat atau justru menjadikan alasan dalam menstabilkan APBN, dengan masyarakat sebagai pemikul beban,” demikian Sani.(Im/Adv)

Berita Terkait

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan
Bupati Kukar Dorong Optimalisasi Peran Teruna Dara dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
Mahasiswa Beasiswa Kukar Idaman di Telkom University Memulai Magang di OPD dengan Fokus pada Tugas IT
Pemkab Kukar Tingkatkan Dukungan terhadap UMKM dengan Bantuan Peralatan dan Program Modal Usaha
Kutai Kartanegara Fokus Jadi Lumbung Pangan IKN
Pemkab Kukar Luncurkan KKPD untuk Meningkatkan Efisiensi Belanja Publik
Kantor Desa Loa Lepu Kini Resmi Diresmikan oleh Bupati Kukar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 Dimulai, Bupati Kukar Minta Dukungan Semua Pihak

Berita Terkait

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:18 WIB

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

Jumat, 5 Juli 2024 - 11:38 WIB

Bupati Kukar Dorong Optimalisasi Peran Teruna Dara dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kamis, 4 Juli 2024 - 18:20 WIB

Mahasiswa Beasiswa Kukar Idaman di Telkom University Memulai Magang di OPD dengan Fokus pada Tugas IT

Rabu, 3 Juli 2024 - 00:57 WIB

Kutai Kartanegara Fokus Jadi Lumbung Pangan IKN

Selasa, 2 Juli 2024 - 17:46 WIB

Pemkab Kukar Luncurkan KKPD untuk Meningkatkan Efisiensi Belanja Publik

Senin, 1 Juli 2024 - 18:14 WIB

Kantor Desa Loa Lepu Kini Resmi Diresmikan oleh Bupati Kukar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Senin, 1 Juli 2024 - 17:37 WIB

Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 Dimulai, Bupati Kukar Minta Dukungan Semua Pihak

Senin, 1 Juli 2024 - 17:32 WIB

Pembangunan Jembatan Sebulu Kukar Berjalan Menuju Penyelesaian Tahun 2025

Berita Terbaru

Bupati Kukar, Edi Damansyah. (Foto: Ist)

Advertorial

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

Rabu, 10 Jul 2024 - 13:18 WIB