HarianBorneo.com, SAMARINDA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Laila Fatihah, mengatakan retribusi e-parkir di mall masih belum maksimal, menurutnya perlu ada gate yang berbeda antara pembayaran cashles dan tunai.
Metode e-parking atau pembayaran cashless merupakan sistem pembayaran yang dilakukan secara non-tunai dan dibeberapa daerah di Indonesia, khususnya Jakarta, yang telah banyak menggunakan sistem tersebut dalam berbagai macam pembayaran. Termasuk parkir kendaraan di suatu tempat.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu mengatakan perlu adanya perbedaan jalur saat melakukan pembayaran e-parking. Begitupun dengan pembayaran manual, juga diberikan jalur khusus. Menurutnya selama ini di mal di Samarinda menggunakan jalur yang sama sekalipun pembayaran dengan e-parking maupun manual. “Artinya masyarakat enggak ada pilihan antara pakai cash sama e-money (e-parking, Red.),” ungkapnya, Senin 17 April 2023.
Dirinya mengaku, DPRD Kota Samarinda telah berdiskusi dan meminta Dinas Perhubungan untuk memanggil para pemilik mal untuk menerapakan metode tersebut. Namun hingga saat ini dirinya melihat belum ada yang terealiasi.
Sehingga pihaknya berencana untuk mencoba kembali memanggil Dinas Perhubungan guna mempertanyakan sejauh ini sudah sampai mana mereka melakukan sosialisasi untuk meminta mall menerapkan sistem tersebut.
“Makanya kami pengin tahu dulu kendalanya apa, kok diskusi yang sudah kita lakukan sebelumnnya ini belum terealisasi,” ungkap Laila Fatihah.
Selain itu, selama ini Dinas Perhubungan merasa laporan mereka terkait pelaksanaan parkir itu meningkat, kendati demikian pihaknya masih merasa ada kebocoran dalam retribusinya sehingga perlu untuk mencari solusi.
“Kami panggil dulu apa kendalanya, mengapa para pengusaha mal tidak bisa menerapkan yang namanya pembayaran cashles. Kita harus tahu kendalanya. Kalau kendalanya sekiranya berat dan tidak bisa dilaksanakan, bagaimana caranya kendala tersebut diminimalkan, tapi kalau memang misalnya ada potensi untuk melakukan pembayaran cashless kenapa tidak dilaksanakan,” tutupnya. (MR/Adv/DPRDSamarinda)
