HarianBorneo.com, SAMARINDA – Sejumlah kawasan di Kota Tepian, kerap menjadi langganan banjir, saat hujan deras. Diantaranya seperti di Simpang Lembuswana, Simpang Sempaja, DI Pandjaitan dan beberapa kawasan lainnya.
Namun seiring berjalannya waktu, genangan di beberapa kawasan langganan banjir sudah mulai berkurang, seperti terlihat di Simpang Lembuswana dan Simpang Sempaja. Lantaran setiap tahunnya anggaran khusus pengendalian banjir, yang paling besar disisihkan dari APBD Kota Samarinda. Kegiatan ini ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda Muhammad Novan Syahronny Pasie, mengakui genangan yang ada di titik krusial banjir memang jauh berkurang dan lebih cepat surut. Namun tidak demikian pada kawasan yang mendapat banjir kiriman.
“Untuk penanganan banjir kiriman harusnya juga bisa berdampak, kalau pemprov dan pusat ikut ambil bagian,” ungkap Novan.
Pasalnya untuk penanganan banjir kiriman, memang tidak bisa hanya mengandalkan APBD Kota Samarinda saja. Sebab penyebabnya bukan berasal dari daerah Samarinda itu sendiri, melainkan dampak dari pembukaan lahan yang masuk di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Contohnya di Samarinda Utara, sebenarnya itu kiriman dari Marangkayu (Kukar), jadi inilah yang menurut saya perlu juga sama-sama memberikan kontribusi lingkungan,” jelasnya.
Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN), tentunya bencanan banjir ini tidak bisa dibiarkan beigtu saja. Sehingga ia berharap ke depannya dari Pemprov Kaltim juga mau menjawab tantangan dalam menyelesaikan penyebab banjir kiriman yang ada di Kota Samarinda.
“Karena itu membutuhkan upaya maksimal untuk mengurangi dampak banjir kiriman tersebut. Tidak semua kawasan langganan banjir membutuhkan penanganan yang sama. Kalau menyangkut penanganan antar kabupaten kota, harusnya dari Pemprov Kaltim yang turun tangan,” demikian Novan.(Im/Adv)
