HarianBorneo.com, SAMARINDA – Wacana soal Samarinda Seberang menjadi daerah otonomi baru atau pemekeran menjadi kabupaten sendiri terus menjadi perdebatan beberapa pihak, sebab ada yang setuju dan juga ada yang menolak, salah satunya Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Anhar yang menolak pemekaran tersebut terjadi, dia menilai bahwa saat ini belum saatnya terjadi pemekaran.
Anhar mengaku bahwa saat ini dirinya terus mendorong untuk aktivitas pemerintahan yang ada dibagian Kota untuk dipindahkan ke Seberang, dia menyebutkan bahwa saat ini Samarinda sedang menanggung 2 beban aktivitas pemerintahan, yaitu pemerintahan provinsi maupun pemerintahkan kota sendiri.
Sehingga menurutnya yang tepat adalah memindakan aktivitas pemerintahan seperti perkantoran ke Sebarang, bukan untuk menjadikan Samarinda Seberang menjadi daerah otonomi baru atau pemekaran menjadi Kabupaten sendiri.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu justru mendukung rencana untuk menjadikan Samarinda Seberang khususnya daerah Palaran untuk dijadikan Kota Satelit yang dibangun dengan konsep modern dengan seluruh kawasan yang terintegrasi, salah satu caranya juga dengan memindahkan aktivitas perkantoran ke daerah tersebut.
“Dulu di Surabaya itu daerah darmo yang dijadikan kota satelit atau kota baru di Surabaya, untuk memecah aktivitas niaga di Surabya, Sama dengan samarinda, jangan (wacana pemekaran,red) diliat dari aspek politik saja, sebab itu tidak mudah. Jangan sampai nanti ketika dimekarkan, tidak memiliki sumber daya penghasilan yang cukup, akhirnya disusui terus dan menjadi beban oleh pemerintah pusat,” Ungkapnya, Selasa 11 April 2023.
Menurutnya membentuk Kabupaten baru bukan menjadi solusi, jika ingin melakukaan pembangunan yang betul – betul terintegrasi saat ini tidak perlu untuk merencanakan pembentukan kabupaten baru. “Itu ada saatnya nanti, mungkin bukan kita dan anak kita, tapi cucu kita kelak, karena kepadatan penduduk dan pendapatan sudah bisa dilihat mampu,” terang Anhar.
“Berapa aparatur yang bisa kita bayar, berapa bangunan yang harus kita bangun, itu pake daun gak?, kan pake duit, terus pendapatan kita itu secara kemampuan viskal sebelumnya sudah dikaji gak?,” tukasnya.
Selain itu, dirinya mengungkapkan beberapa pihak yang mendukung pemekaran tersebut hanya memiliki ambisi politik yang tifak memikirkan dampak 20 hingga 30 tahun kedepan, sebab saat ini perlu dilihat bahwa daerah mana yang telah dimekarkan kabupaten baru dapat melampaui pembangun daerah induknya. (MR/Adv/DPRDSamarinda)
