HarianBorneo.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah konkret untuk mempercepat pelayanan publik dan pembangunan wilayah dengan mengajukan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pemekaran desa ke DPRD. Penyampaian nota penjelasan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kukar, Senin (16/6/2025), dipimpin oleh unsur pimpinan dewan dan dihadiri seluruh fraksi.
Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto, menjelaskan bahwa tujuh desa yang diusulkan merupakan hasil pemekaran dari desa induk yang sudah ditetapkan sebagai desa persiapan melalui Peraturan Bupati. “Kini seluruh aspek administratif telah lengkap. Kami hanya menunggu persetujuan DPRD agar ditetapkan sebagai desa definitif,” jelasnya.
Adapun tujuh desa tersebut meliputi Jembayan Ilir dan Sungai Payang Ilir (Kecamatan Loa Kulu), Loa Duri Seberang (Loa Janan), Sumber Rejo (Tenggarong Seberang), Badak Makmur (Muara Badak), Tanjung Barukang (Anggana), dan Kembang Janggut Ulu (Kembang Janggut).
Dafip menambahkan, alasan utama pengajuan pemekaran adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan memastikan pelayanan publik menjangkau masyarakat secara lebih optimal. Ia menyebutkan bahwa pemekaran ini telah direncanakan sejak Prolegda 2024, namun pengajuannya dialihkan ke Prolegda 2025 karena keterbatasan waktu.
“Langkah ini bukan sekadar administratif. Ini adalah kebutuhan riil dari masyarakat yang ingin pelayanan lebih dekat dan cepat,” ujarnya.
Dafip juga menyampaikan harapannya agar proses pembahasan berjalan cepat dan tidak tertunda. “Jika ada catatan dari DPRD, tentu akan kita bahas bersama melalui Pansus. Kita ingin masyarakat segera menikmati dampak positif dari status desa definitif,” pungkasnya. (VY/Adv/DiskomindoKukar)
