HarianBorneo.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi masalah stunting yang menjadi tantangan kesehatan publik. Dengan menggandeng berbagai sektor, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, upaya pencegahan stunting diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Arianto, S.Sos., M.Si., Kepala DPMD Kukar, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menghadapi masalah stunting.
“Kami terus berupaya untuk mendorong pencegahan stunting di tingkat kelurahan dan desa. Ini adalah bagian dari komitmen kami bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang telah kami bentuk,” ucap Arianto, Rabu (27/3/2024).
Dalam dialognya, Arianto menjelaskan bahwa pengawalan program-program intervensi stunting di tingkat desa menjadi prioritas.
“Kami ingin memastikan bahwa desa-desa dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan seperti Rembuk Stunting, yang kini menjadi bagian penting dari Alokasi Anggaran Desa (ADD),” jelasnya.
Arianto juga menyampaikan bahwa DP2KB telah menetapkan 48 lokus penurunan stunting di Kukar sebagai target utama.
“Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan mengintegrasikan program mereka di lokus-lokus ini. DPMD akan fokus pada titik-titik tersebut dan siap membangun posyandu jika diperlukan,” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Arianto berharap agar Pemerintah Desa (Pemdes) dapat lebih memperhatikan program penanganan stunting.
“Program ini adalah bagian dari upaya nasional dalam mengatasi kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, kami berharap Pemdes dapat mengutamakan program ini dalam perencanaan dan penganggaran mereka,” tutupnya.
Dengan adanya upaya kolaboratif ini, diharapkan langkah-langkah pencegahan stunting di Kukar dapat memberikan hasil yang positif dan berkelanjutan, demi menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas. (AE/Adv/DPMDKukar)
