HarianBorneo.com, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Kamaruddin meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda agar tegas dalam mengatasi persoalan tersebut guna mengatasi kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah,red) Melalui retribusi parkir di tepi jalan.
Politisi Partai Nasional Demokrat itu menuturukan, metode E-parking merupakan sebuah solusi dalam bentuk pengelolaan retribusi parkir secara elektronik bagi pemerintah, dan juga sebagai solusi mempermudah pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat mengatasi kebocoran terhadap PAD melalui retribusi parkir.
Selain itu, Kamaruddin menyebutkan, kerap kali ditemukan di beberapa kawasan terdapat juru parkir liar dan tindak premanisme yang juga menjadi keluhan masyarakat, “Pemerintah memang perlu tindak tegas jukir liar apalagi yang ada unsur premanisme,” kata Kamaruddin.
Disisi lain, juru parkir liar menolak untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kota dalam menerapkan sistem E-parking, sehingga dinilai keberadaannya sangat merepotkan yang akan berdampak kepada kebocoran terhadap PAD Kota Samarinda yang didapatkan dari retribusi parkir di tepi jalan dan beberapa titik lainnya.
Pihaknya, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, megajak OPD (Organisasi Perangkat Daerah,red) terkait, untuk mencari jalan keluar terhadap retribusi parkir dalam meningkatkan pemasukan terhadap PAD, “Makanya ini Komisi II masih rutin membahas pola seperti apalagi yang akan diterapkan untuk meningkatkan retribusi parkir tepi jalan,” ujar Kamaruddin.
Akhir, Legislator itu mengharapkan agar Pemerintah Kota tegas dan tak gentar dengan melawan aksi premanisme yang menjamur di juru parkir liar, “juga dapat meresahkan masyarakat sehingga terpaksa untuk membayar parkir,”Ungkpanya, “termasuk masyarakat harusnya paham seperti di Indomaret itu ‘kan bebas parkir. Kalau ada jukirnya tidak usah dikasih,” timpalnya. (MR/Adv/DPRDSamarinda)
