Dukung Surat Edaran Kemenaker RI, Sani : Pihak Kami Akan Tutup Perusahaan Yang Tidak Memberikan THR Bagi Pekerja

- Jurnalis

Kamis, 30 Maret 2023 - 23:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda, Sani bin Husain. (Foto: Ist)

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda, Sani bin Husain. (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, SAMARINDA – Ketua Fraksi PKS, DPRD Kota Samarinda, Sani bin Husain berikan dukungan atas surat edaran Kemenaker RI tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya, serta meminta semua perusahaan untuk mengikuti surat edaran dan memberikan THR kepada pekerjanya.

“Saya meminta perusahaan untuk tidak dicicil (THR-nya, Red.), dan maksimal 7 hari sebelum Lebaran. Pokoknya sesuai peraturan,” katanya.

Menurut Sani bin Husain, pekerja dalam suatu perusahaan berhak mendapatkan THR. Terlebih lagi jika pekerja bersangkutan memiliki pengabdian yang lama pada sebuah perusahaan. Makanya, dia juga telah meminta Disnaker Kota Samarinda untuk membuat posko pengaduan yang responsif.

“Tidak ada tawar-menawar lagi, maksimal 7 hari. Ketika tidak dilakukan diberikan sanksi administrasi, yang kedua langsung tutup saja,” tutupnya.

Baca Juga :  Fuad Fakhruddin Sebut LKPJ Walikota Tuai Apresiasi Dari Setiap Fraksi

Sebagai informasi, Kemenaker RI telah menerbitkan surat edaran Nomor M/2/H.K.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Dilansir dari website resmi Sekretariat Kabinet RI, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menegaskan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya.

Ia menjelaskan, THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk pekerja/buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Helmi Abdullah Tetapkan Pansus Raperda Dalam Sidang Paripurna DPRD Samarinda

Adapun besaran THR pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih adalah sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan tahun 2023, Ida meminta kepada para gubernur dan jajaran untuk mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota membayar THR Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengimbau perusahaan agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan. (MR/Adv/DPRDSamarinda)

Berita Terkait

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan
Bupati Kukar Dorong Optimalisasi Peran Teruna Dara dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
Mahasiswa Beasiswa Kukar Idaman di Telkom University Memulai Magang di OPD dengan Fokus pada Tugas IT
Pemkab Kukar Tingkatkan Dukungan terhadap UMKM dengan Bantuan Peralatan dan Program Modal Usaha
Kutai Kartanegara Fokus Jadi Lumbung Pangan IKN
Pemkab Kukar Luncurkan KKPD untuk Meningkatkan Efisiensi Belanja Publik
Kantor Desa Loa Lepu Kini Resmi Diresmikan oleh Bupati Kukar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 Dimulai, Bupati Kukar Minta Dukungan Semua Pihak

Berita Terkait

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:18 WIB

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

Jumat, 5 Juli 2024 - 11:38 WIB

Bupati Kukar Dorong Optimalisasi Peran Teruna Dara dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kamis, 4 Juli 2024 - 18:20 WIB

Mahasiswa Beasiswa Kukar Idaman di Telkom University Memulai Magang di OPD dengan Fokus pada Tugas IT

Rabu, 3 Juli 2024 - 00:57 WIB

Kutai Kartanegara Fokus Jadi Lumbung Pangan IKN

Selasa, 2 Juli 2024 - 17:46 WIB

Pemkab Kukar Luncurkan KKPD untuk Meningkatkan Efisiensi Belanja Publik

Senin, 1 Juli 2024 - 18:14 WIB

Kantor Desa Loa Lepu Kini Resmi Diresmikan oleh Bupati Kukar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Senin, 1 Juli 2024 - 17:37 WIB

Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 Dimulai, Bupati Kukar Minta Dukungan Semua Pihak

Senin, 1 Juli 2024 - 17:32 WIB

Pembangunan Jembatan Sebulu Kukar Berjalan Menuju Penyelesaian Tahun 2025

Berita Terbaru

Bupati Kukar, Edi Damansyah. (Foto: Ist)

Advertorial

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

Rabu, 10 Jul 2024 - 13:18 WIB