HarianBorneo.com, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun pastikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan selalu melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap dampak kenaikan inflasi.
Ia menjelaskan, meski inflasi di Samarinda berada di bawah rata-rata nasional, yakni sekitar 5,3 persen. Bukan berarti upaya antisipasi tidak perlu dilakukan.
Apalagi, kontraksi ekonomi saat ini tidak hanya disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19, tapi juga disebabkan oleh isu global, seperti perang antara Ukraina dan Rusia.
Orang nomor satu di Samarinda ini juga menegaskan peringatan yang beberapa kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, agar seluruh pemerintah daerah mulai mengantisipasi puncak inflasi ini.
“Meski masih aman, kalau sudah kepala negara memberikan atensi itu, maka kepala daerah harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi,” ujarnya usai memimpin rapat membahas pengendalian inflasi daerah di Balai Kota Samarinda pada Rabu (12/10/2022).
Di sisi lain, Pemkot Samarinda juga disebut Andi Harun sudah memetakan langkah-langkah terkait pengendalian inflasi. Baik melalui penggunaan 2% anggaran Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp 16,5 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan pada APBD-P 2022. Maupun penggunaan anggaran DID sebesar Rp 19,2 miliar.
Skema tersebut, diperuntukkan dalam rangka pengendalian inflasi yang disalurkan dalam bentuk perlindungan sosial berupa bantuan sosial (bansos), cipta lapangan kerja, serta dukungan terhadap pelaku usaha mikro yang kini kegiatannya masih dirumuskan pemkot.
“Intinya akan menyasar kelompok rentan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Andi Harun juga merincikan 8 langkah untuk mengatasi kenaikan inflasi pada akhir tahun ini dari arahan Bank Indonesia (BI).
Di antaranya mulai dari perluasan kerja sama antardaerah (KAD) dalam rangka menjaga suplai dan memenuhi komoditas; gelaran operasi pasar murah; perdagangan digital; perlindungan sosial dan bantuan di sektor transportasi; mempercepat program tanam pangan di pekarangan rumah; hingga upaya memperkuat sarana-prasarana penyimpanan bahan pangan.
Akan hal tersebut, Andi Harun juga melontarkan wacana untuk merangkul daerah-daerah penghasil dalam kerja sama antar daerah. Mengingat, saat ini Samarinda masih tergantung suplai cabai, bawang merah, daging ayam dan ikan yang diimpor melalui daerah penghasil itu.
“Kita akan lakukan kerja sama antardaerah, karena Samarinda masih banyak impor, termasuk 8 arahan dari BI itu,” pungkasnya.(Rf/Adv)
